Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”.

 

Attachments:

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=149

Jambi

Berdasarkan data yang masuk ke Panitia Pusat Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap X tahun 2018, dari 30 (tiga puluh) Pengadilan Tinggi yang ditunjuk sebagai tempat seleksi, ternyata pelamar  yang telah menyerahkan berkas lamarannya masih sangat minim, untuk itu sesuai dengan hasil kesepakatan Panitia Pelaksana seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018, bahwa batas waktu lamaran yang berakhir 5 April 2018 diperpanjang sampai dengan 25 April 2018.

Dimohon kepada Panitia Daerah untuk mengumumkan kembali kepada masyarakat dalam Wilayah Hukum masing-masing tentang perpanjangan waktu pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut. (humas)

https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2982/perpanjangan-waktu-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-tahap-x-tahun-2018

Jambi

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 07/LK-MA/04/2018 Tanggal 3 April 2018 Tentang Permintaan Keterangan dan Pengisian Checklist atas Pelaksanaan Revaluasi Tahun 2017 untuk Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang Telah Melaksanakan Revaluasi BMN Pada Tahun 2017. Terkait hal tersebut , Maka dengan ini kami sampaikan Surat dan Lampirannya sebagai berikut :

https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2984/permintaan-keterangan-dan-pengisian-checklist-atas-pelaksanaan-revaluasi-tahun-2017

Jakarta-Humas: Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc  pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana link terlampir.

https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2958/penerimaan-calon-hakim-ad-hoc-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-tahap-x