BIMBINGAN TEKNIS MAHKAMAH AGUNG RI

Jambi-Humas: Mahkamah Agung RI melaksanakan pembinaan Teknis peradilan yang bertempat di Swiss-Belhotel Jambi pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Selain Ketua dan Wakil Ketua acara ini juga dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Kepala Biro Hukum dan Humas, sekretaris Kepaniteraan dan Panitera Muda Perkara TUN Mahkamah Agung RI.

Dalam Acara ini hadir juga beberapa Hakim Agung antara lain Yang Mulia Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Yang Mulia Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Yang Mulia Brigjen TNI. Hidayat Manao, S.H., M.H., Yang Mulia Drs. H. Busra, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Ansori, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Achmad jaka mirdinata, S.H., M.H.

Dalam acara Ketua Mahkamah Agung menghimbau semua KPN untuk memperhatikan masalah integritas karena berdasarkan survei integritas masih ada 11% praktik gratifikasi/pungli, selanjutnya beliau memberitahu jika ada aplikasi baru e-berpadu yang dibuat atas dasar 3 MoU dengan tujuan agar pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang cepat, diharapkan tahun berikutnya semua peradilan di indonesia dapat menggunakan aplikasi ini.

Sealanjutnya Ketua Mahkamah Agung juga memperkenalkan Aplikasi E-Perma 2022 tentang pengajuan upaya hukum secara elektronik (banding, kasasi, pk), E-prima, tujuannya untuk memudahkan pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam kegiatan ini juga menyorot tentang:

PELAYANAN INFORMASI SK KMA 1-144/2011

  • masih banyak pengadilan yang belum menerapkan Sk ini, terutama mengenai anonimisasi putusan peradilan baik perkara anak, perceraian, maupun perkara asusila.
  • masih ada majelis hakim yang enggan mencantumkan nama mediator non hakim dalam daftar mediator

KEBIJAKAN MA TERKAIT MEDIASI

PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MA

  • ⁃           keadilan restoratif
  • ⁃           komplen putusan arbitrase
  • kami berhadap kpn/kpt untuk menyampaikan masukan terkait hal-hal yang perlu diatur dalam menyempurnakan kebijakan proses teknis dan administrasi yudisial kiat, agar menghasilkan norma-norma kebojakan yang komprehensif.

Ketua Kamar Pidana dalam pembinaan ini lebih menitik beratkan pada:

PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA MENURUT PERMA NO.2/2022

  •             Suatu barang dapat dikatakan barang bukti bilah sudah disita, adapun barang2 yg dpt disita diatur dalam Pasal 39 KUHAP, diantaranya: alat utk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan, berhubungan langsung dgn kejahatan, barang khusus digunakan melakukan kejahatan, barang yg digunakan utk menghalang2 kejahatan. Dengan tujuan mendukung penyelsaian perkara bersangkutan, jika telah selesai pemeriksaan maka barang tersebut statusnya ditentukan dalam putusan hakim (disita utk dimusnahkan, dikembalikan kepada pemilik atau asalnya, dirampas utk kepentingan negara)
  •             MA hanya meneliti apakha barang tersebut mempunyai korelasi dengan tindak pidana yg dilakukan,
  •             Dalam UU Tipikor jika ada barang milik ketiga yg memiliki itikad baik, maka pada Pasal 19 UU Tipikor jo. 20/2021 ppihak ke3 dapat mengajukan keberatan max 2 bulan dapat dilakukan di pn, pt, atau kasasi.
  •             Atas penetapan hakim terkait keberatan ini, pihak ke 3 dapat mengajukan kasasi paling lamabat 14 hari setelah pentapan diucapkan.
  •             Lain halnya UU Narkotika, pihak ke3 dapat mengajukan hanya 14 hari setelah pembacaan putusan perkara pada tingkat pertama
  •             Siapa yg berwenang mengadili keberatan tersebut? pengadilan tingkat pertama (pn/dilmil/dilmilti)
  •             Siapa yg dpaat mengajukan? pemilik, wali/pengampuh pemilik, kurator, penuntut umum, atau turut termohon (menteri keuangan)
  •             Objek keberatan; barang atau perusahaan yang dinyatakan durampas menjadi milik negara. dalam perkara besar seperti jiwasraya, penyidik boleh menyita perusahaan2 dari terdakwa untuk disita.
  •             Keberatan dapat dilakukan sebelum/setelah ojs dieksekusi, ada kemungkinan ojs tersebut telah dilelang dan masuk kedalam kas negara, maka menteri keuangan dalat menjadi turut termohon.
  •             Keberatan hanya dpaat dilakuakn 1x
  •             bagaimana pemeriksaan keberatan
  •             Keberatan atas obyek yang sama oleh pihak berbeda terkadang memberikan dampak dualisme putusan peradilan.

Ketua Kamar Pengawasan dalam kegiatan ini lebih menitikberatkan pada Pengawasan Dan Kepercayaan Publik yang mana beliau menyampaikan bahwa ketika menjadi hakim artinya kita harus bersedia mengikuti segala aturan yang berlaku selama ini setelah diperhatikan di daerah-daerah, kita hanya fokus memberikan pelayanan (PTSP) yang sebaik-baiknya, padahal pencari keadialn tidak hanya mencari itu, ada 5 tahap yang dicari diantaranya:

  1. Penerimaan perkara secara ramah dan sopan,
  2. Didaftarkan sesuai aturan perundang-undangan (misal pengajuan perkara verstek seharusnya diberikan nomor perkara yang sama dengan gugatan konvensi sebelumnya, sebab pengajuan verstek dilakukan pada perakara yg digugat sebelumnya).
  3. Tepat waktu dan menurti aturan hukum acara dan etika dalam pemeriksaan perkara, sebab banyak pengaduan terkait ini.
  4. Dalam memutus perkara, misal dalam tidak disebutkan semua saksi-saksi dalam BAP padahal di putusan disebutkan, atau sebaliknya. serta amar putusan harus rasional dan dapat dieksekusi.
  5. Melayani dalam eksekusi putusan yang telah aanmaning

250822A

250822B

 

250822C

250822D

250822E

250822F

250822G

Humas Pengadilan Tinggi Jambi

Berita Terbaru